Bandung (08/05) — Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat (BBGTK Jabar) melaksanakan penandatanganan komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BBGTK Jabar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penandatanganan komitmen bersama diawali dengan pembacaan deklarasi oleh Kepala Bagian Umum BBGTK Jabar. Deklarasi tersebut memuat komitmen seluruh pihak untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang akuntabel, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat dan Kabupaten/Kota. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan sinergi antarinstansi dalam mendukung pembangunan budaya integritas di lingkungan pemerintahan dan pendidikan.

Dalam sambutannya, Kepala Bagian Umum BBGTK Jabar menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBBM merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Menurutnya, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui kerja nyata dan konsistensi seluruh pegawai serta pemangku kepentingan.

“Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM harus menjadi budaya kerja bersama. Tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga pada upaya menghadirkan pelayanan yang bersih, transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, BBGTK Jabar telah berhasil meraih penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB RI). Melalui komitmen bersama ini, BBGTK Jabar berupaya melanjutkan capaian tersebut dengan memperkuat implementasi reformasi birokrasi menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2026. *FA