guru sebagai kunci utama pembelajaran yang berkualitas. “Transformasi pendidikan hanya dapat terjadi apabila guru tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai subjek utama perubahan. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pengembangan guru dirancang untuk memastikan bahwa setiap guru di Indonesia memiliki akses terhadap peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan ruang belajar yang berkelanjutan, sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” tegas Dirjen Nunuk.Pada tahun 2026, kebijakan pengembangan guru dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, dimulai dari peningkatan kualifikasi akademik hingga jenjang S-1/D-IV melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memungkinkan guru memperoleh pengakuan atas pengalaman dan pembelajaran sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga memperluas akses Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi ratusan ribu guru yang belum bersertifikat pendidik, sebagai langkah strategis untuk memastikan standar profesionalisme guru terpenuhi secara nasional.Tidak hanya itu, penguatan kompetensi guru juga diarahkan pada kebutuhan pembelajaran masa depan melalui pelatihan yang relevan, seperti Pembelajaran Mendalam, literasi, numerasi, sains dan teknologi, hingga Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA). Dirjen Nunuk menekankan bahwa guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan bagi peserta didik.Dalam aspek kesejahteraan, pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan afirmatif, termasuk peningkatan tunjangan profesi, pemberian insentif bagi guru non-ASN, serta percepatan penataan status kepegawaian melalui skema PPPK. Kebijakan ini diambil untuk memastikan guru dapat menjalankan tugasnya dengan tenang, fokus, dan optimal dalam mendidik generasi bangsa.Lebih lanjut, Dirjen Nunuk juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem pembelajaran berkelanjutan bagi guru melalui kebijakan Hari Belajar Guru yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu melalui komunitas belajar seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Melalui pendekatan ini, guru didorong untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang aktif berbagi praktik baik, berkolaborasi, dan terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.Biro Komunikasi dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Siaran Pers📅 03 May 2026⏱ 3 menit baca👁 3 views✍️ Admin
Komitmen Pemerintah dalam Mencetak Guru Profesional, Sejahtera, dan Terus Berkembang
Siaran PersKementerian Pendidikan Dasar dan MenengahNomor: 345/sipers/A6/V/2026Boyolali, Jawa Tengah, 3 Mei 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 sebagai momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Peringatan tahun ini menegaskan kembali bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi sebuah upaya besar untuk membentuk manusia seutuhnya.Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, bersama sejumlah pejabat di lingkup Kabupaten Boyolali, hadir di SMP Negeri 1 Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah untuk merayakan peringatan Hardiknas, pada Sabtu (2/5).Mengutip pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, yang dibacakan oleh Dirjen Nunuk bahwa guru merupakan kunci dalam mewujudkan transformasi pendidikan nasional. “Kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kualitas guru, sehingga upaya membangun guru yang profesional, sejahtera, dan terus berkembang menjadi prioritas utama pemerintah,” ujar Dirjen Nunuk.Kemendikdasmen terus mendorong pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, serta kesejahteraanguru sebagai kunci utama pembelajaran yang berkualitas. “Transformasi pendidikan hanya dapat terjadi apabila guru tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai subjek utama perubahan. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pengembangan guru dirancang untuk memastikan bahwa setiap guru di Indonesia memiliki akses terhadap peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan ruang belajar yang berkelanjutan, sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” tegas Dirjen Nunuk.Pada tahun 2026, kebijakan pengembangan guru dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, dimulai dari peningkatan kualifikasi akademik hingga jenjang S-1/D-IV melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memungkinkan guru memperoleh pengakuan atas pengalaman dan pembelajaran sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga memperluas akses Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi ratusan ribu guru yang belum bersertifikat pendidik, sebagai langkah strategis untuk memastikan standar profesionalisme guru terpenuhi secara nasional.Tidak hanya itu, penguatan kompetensi guru juga diarahkan pada kebutuhan pembelajaran masa depan melalui pelatihan yang relevan, seperti Pembelajaran Mendalam, literasi, numerasi, sains dan teknologi, hingga Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA). Dirjen Nunuk menekankan bahwa guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan bagi peserta didik.Dalam aspek kesejahteraan, pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan afirmatif, termasuk peningkatan tunjangan profesi, pemberian insentif bagi guru non-ASN, serta percepatan penataan status kepegawaian melalui skema PPPK. Kebijakan ini diambil untuk memastikan guru dapat menjalankan tugasnya dengan tenang, fokus, dan optimal dalam mendidik generasi bangsa.Lebih lanjut, Dirjen Nunuk juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem pembelajaran berkelanjutan bagi guru melalui kebijakan Hari Belajar Guru yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu melalui komunitas belajar seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Melalui pendekatan ini, guru didorong untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang aktif berbagi praktik baik, berkolaborasi, dan terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.Biro Komunikasi dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
guru sebagai kunci utama pembelajaran yang berkualitas. “Transformasi pendidikan hanya dapat terjadi apabila guru tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai subjek utama perubahan. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pengembangan guru dirancang untuk memastikan bahwa setiap guru di Indonesia memiliki akses terhadap peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan ruang belajar yang berkelanjutan, sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” tegas Dirjen Nunuk.Pada tahun 2026, kebijakan pengembangan guru dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, dimulai dari peningkatan kualifikasi akademik hingga jenjang S-1/D-IV melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memungkinkan guru memperoleh pengakuan atas pengalaman dan pembelajaran sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga memperluas akses Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi ratusan ribu guru yang belum bersertifikat pendidik, sebagai langkah strategis untuk memastikan standar profesionalisme guru terpenuhi secara nasional.Tidak hanya itu, penguatan kompetensi guru juga diarahkan pada kebutuhan pembelajaran masa depan melalui pelatihan yang relevan, seperti Pembelajaran Mendalam, literasi, numerasi, sains dan teknologi, hingga Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA). Dirjen Nunuk menekankan bahwa guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan bagi peserta didik.Dalam aspek kesejahteraan, pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan afirmatif, termasuk peningkatan tunjangan profesi, pemberian insentif bagi guru non-ASN, serta percepatan penataan status kepegawaian melalui skema PPPK. Kebijakan ini diambil untuk memastikan guru dapat menjalankan tugasnya dengan tenang, fokus, dan optimal dalam mendidik generasi bangsa.Lebih lanjut, Dirjen Nunuk juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem pembelajaran berkelanjutan bagi guru melalui kebijakan Hari Belajar Guru yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu melalui komunitas belajar seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Melalui pendekatan ini, guru didorong untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang aktif berbagi praktik baik, berkolaborasi, dan terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.Biro Komunikasi dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah